kebijakan perikanan. LATAR BELAKANG Pentingnya sektor kelautan dan perikanan telah dicantumkan dalam Undang-Undang. kebijakan perikanan

Poros Maritim Dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru. 000 kapal dan perahu di Sumbar yang. Dinas Peternakan dan Perikanan (2014) mengungkapkan Produksi ikan hias air tawar pada Kabupaten Bogor tahun 2014 mencapai 235. Isu, sintesis dan gagasan. Kebijakan (policy) merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). EKONOMI PERIKANAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DISUSUN OLEH : Indri Novita Artasasta (135080300111041) T1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 BAB I 1 PENDAHULUAN 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 . Program Gemarikan dapat memberikan efek positif terhadap industrinya, maupun pelaku perikanan dan kelautan di segala tingkatan terutama bagi para nelayan dan petambak dalam mencapai kesejahteraan. Koordinator : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas. 6 BAB I PENDAHULUAN 1. sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan. c. Kebijakan Penangkapan Terukur Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Over Eksploitasi Sumber Daya Perikanan. 2. b) Ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan. Bagi Nelayan. Perikanan harus dikelola untuk membatasi dampaknya terhadap ekosistem ke tingkat yang dapat diterima;. Kebijakan Perikanan dan Kelautan di Indonesia: Isu, Sintesis dan Gagasan. Semarang. pengelolaan perikanan 3-5 tahunan, dan siklus operasi tahunan. masalah sosial ekonomi; 11. Belajar bersama materi ketahanan pangan sektor perikanan. Perikanan budidaya baik perikanan air tawar, air payau dan air laut sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. 29 Oktober 2009. kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan demi mewujudkan Indonesia maju melalui peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta pengawasannya, industrialisasi kelautan dan perikanan, kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi dengan stakeholders. Menambah pengetahuan di bidang perikanan khususnya mengenai tingkat pemanfaatan penangkapan ikan dan kebijakan pengelolaan di pantai utara Jawa Tengah. Gemmi Triastutik, Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengatakan, arah kebijakan perikanan budidaya salah satunya adalah menjadi pusat jejaring perbenihan, produksi, usaha, pakan dan kesehatan ikan. Perairan umum daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber devisa dan pendapatan asli daerah, serta obyek wisata alam (ecoturism). Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut cukup besar untuk dikembangkan. Domain Sumber Daya Ikan Adopsi EAFM Domain Sumber Daya Ikan antara lain: Estimasi Potensi, JTB dan Tingkat Pemanfaatan SDI (Kepmen KP No. Siang itu, Rabu (31/3) sepuluh kapal ikan asing dari Vietnam yang kedapatan mencuri ikan ditenggelamkan di Perairan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna. Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) - Articles. Google Scholar Website Editor URL. Policy Brief. Foto Fahmi H. Redesain Kebijakan Perikanan Tangkap Terukur June 2022 In book: Antologi Pemikiran: Transformasi Kelautan & Perikanan dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (pp. laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (WPP) 1. 16 Jakarta Pusat Telp. Ia sempat menjadi bendahara Partai Amanat Nasional dari 2009 sampai sekitar tahun 2013. Secara khusus, program ini membantu meningkatkan pengadopsian dan kepatuhan terhadap kebijakan perikanan berbasis bukti untuk perikanan prioritas; memperkuat tata kelola perikanan skala kecil; meningkatkan insentif berbasis pemerintah dan pasar untuk produk makanan laut yang berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan spesies laut yang langka. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalampenerapan perizinan. Serap Aspirasi Nelayan Natuna, Menteri Edhy Janjikan Tempat Penyimpanan Ikan. Mendaftar pada situs Menunggu proses administrasi dari administrator. dalam kebijakan kelautandan perikanan. i Laporan Kinerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan TW 1 Tahun 2022 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sertaSusi Pudjiastuti. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. Perikanan Tangkap, serta 5) Kepelabuhanan Perikanan dan Kebijakan Pengelolaan. 0. 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ; Permendag No. Arahan kebijakan Pertanian saat ini untuk mewujudkan Pertanian Maju Mandiri dan Modern. Ragunan 20, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 E-mail: [email protected] menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri sempat mengeluarkan kebijakan outsourcing yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mampu melakukan perencanaan, menganalisis data dan informasi serta memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perikanan tangkap. b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 000 per trip. Ali Suman (Sumberdaya dan Lingkungan-Balai Riset Perikanan Laut) Anggota Penyunting: Dr. SSCNBKN. Resiliensi Ekonomi Perikanan di Masa Pandemi Covid-19. Seminar nasional ini juga dalam rangka ikut terlibat dalam mendiskusikan kebijakan nasional perikanan tangkap di masa depan (2019-2024). Setiap kebijakan diambil berdasarkan kajian ilmiah, melibatkan ahli dan para pemangku kepentingan. Dari Penelitian yang dilakukan bersama masyarakat Pantai Licin baik laki-laki dan perempuan dalam sebuah Focus Group Discussion bahwa tindakan yang layak untuk. 1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi. Terpisah, Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani mengatakan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Agar bisa mewujudkannya, ada beberapa kebijakan yang dibuat dan diterapkan Pemerintah Indonesia, yakni: Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan prosedural, adalah kebijakan yang mengatur bagaimana kebijakan. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perikanan bubu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam skala besar melalui diversifikasi usaha perikanan di wilayah perairan yang direhabilitasi. Terselenggaranya kebijakan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif 5. 934 ton per tahun. ) Susi Pudjiastuti (lahir 15 Januari 1965) [4] adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari. Manfaat 1. Analisis Subsidi Perikanan Non Bbm Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya. Aoyama, T. strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PPS Bitung dan bersifat indikatif. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230); 6. Majalah Samudra Edisi 50, Tahun V, 2007, hal. memperkuat pengembangan Penyuluhan Perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang. Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya yang implementatif di bidang Dit. Menurut Yale University, hingga April 2020 kebijakan fiskal paling banyak digunakan (45% dari total kebijakan), diikuti makroprudensial (35%), moneter (11%), dan emergency liquidity (9%). Tetapi juga tidak dapat dipungkiri, ada dampak negatif berupa tekanan terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam, PLTA, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Akademisi, Perbankan, Pengusaha Pariwisata, LSM, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, Pemerintahan Nagari. rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan illegal fishing. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Penangkapan Ikan Terukur. Bagaimanapun, konsepsi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, laiknya lahirnya Deklarasi Juanda, merupakan “milestone” di sepanjang sejarah perumusan kebijakan nasional selama ini. INDIKATOR. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia First published in 2009 with the frequency of publication of this journal twice a year in May and November. 15578/jkpi. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Rencana Aksi ditetapkan untuk 5 (lima) tahun. Konsep pengembangan perikanan tangkap perlu dipahami secara lebih jelas, agar kita(USNI, Manajemen dan Kebijakan Perikanan Laut) Dr. Warta Ekonomi, Jakarta -. B. Machmud menyampaikan, nilai ekspor produk perikanan pada bulan Juni 2021 mencapai USD464,2 juta atau naik 24,3% dibanding Mei 2021. kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan emergency liquidity. Pengawasan dan perizinan merupakan dua instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi yang memiliki sifat preventif, sedangkan pengenaan sanksi merupakanPemerintah meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional yang memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan seperti melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Via Online. Ir. Salah satu faktor kunci dalam hal ini adalah bantuan publik kepada sektor perikanan. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. masalah hukum dan kelembagaan. Jurnal KebijakanPerikanan Indonesiaadalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. Tittle: Contribution of the Fisheries Sector on the Economic of Bali Province Bali. CITATIONS (Juni, 2023) Indices. SURAT EDARAN Nomor B. Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM mempunyai pengalaman yang panjang, lebih dari setengah abad, dalam. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 243: 2010: Valuasi ekonomi dan penilaian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. Dr. Dr. “Perikanan budidaya merupakan sumber pertumbuhan ekonomi andalan, yang dilaksanakan melalui sistem usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkeadilan”. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN I TAHUN 2020 Jl. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Abstract. 14 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur standar produk hasil perikanan nonpangan dan pengembangan standar mutu hasil perikanan. Eko Prianto, Romie Jhonnerie, Yossi Oktorini, Muhammad Fauzi, Budijono Budijono. 14. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melaluiKunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di SKPT Saumlaki. Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan. Terwujudnya kebijakan pengembangan budidaya udang yang lebih terarah dan operasional. Kebijakan KKP masih belum efektif di lapangan, seperti masih ada polemik alat tangkap cantrang, kredit perikanan nelayan kecil, serta eksploitasi rajungan dan. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana de structive fishing t ersebut . Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan menghadirkan. 2. Laut Indonesia pertama kali diatur melalui ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO). (2010). Strategi kebijakan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal adalah peningkatan kapasitas kelembagaan Panglima Laot sebagai pemangku adat Laot (kearifan lokal), serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif, dan ramah lingkungan. Investasi dan Permodalan SS5. 829, jdih. id bukan webiste resmi CPNS, silahkan lihat Kebijakan Privasi. 2005. MATERI POKOK PERATURAN. Analisis Sumber Daya Manusia pada Bidang Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan dengan basis spasial mengikuti deliniasi geografis di 11 Wilayah. Serta Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dapat dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik. Area penangkapan ikan 2. Dengan demikian, dibutuhkan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan untuk mengurangi input penangkapan pada perikanan di wilayah pengelolaan perikanan-714 Laut Banda. Selain itu, proses perumusan kebijakan juga telah . Jakarta. dalam kebijakan kelautandan perikanan. 10(2): 107-128. Pusat Riset Perikanan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Indonesia mengimplementasikan kebijakan kelautan berbasis konsep Blue Economy pada kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik. Sakti Wahyu Trenggono, M. Melakukan pembenahan institusi ekonomi seperti konsolidasi kelom-pok tani hamparan, KUD dan kope-rasi pertanian lainnya, sistem penyu-luhan dengan program andalannyaPerikanan atau Usaha Pergaraman. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya erhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautandan perikanan. Maksud dari Kebijakan Penyuluhan Perikanan yaitu dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan penyuluhan kehutanan. JAKARTA (13/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. p. 50/KEPMEN-KP/2017)Banyaknya permasalahan keberlanjutan dalam sektor perikanan budidaya sehingga berdampak terhadap pembuat kebijakan. Permen KKP No. ISBN: (978-623-6464-37-3) Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ini disusun dan dipublikasikan sebagai bentuk dukungan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa sumbangan pemikiran serta hasil kajian terkait dengan permasalahan serta langkah kebijakan yang. 0 International License . Analisis Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT): Studi Kasus SKPT Morotai: PELABUHAN: Maulidia Putri Azuningrum: 2021: Model Rencana Darurat atas Kegagalan Operasi pada Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM): Studi Kasus TBBM Wayame:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir dan laut; 3. “Membenahi Sistem Manajemen Perikanan Tangkap”. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah menitikberatkan pada sumber daya maritim, di antaranya melalui kebijakan Poros Maritim dan Tol Laut. 2022. S. PT Perikanan Samudra Besar pada tahun 1970-an. go. Anonimus. TZMKO menentukan bahwa wilayah laut Indonesia sejauh tiga mil dari garis pantai yang. Materi apa yang terdapat dalam peraturan yang menjadi dasar kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, merupakan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Lakudo, Abdul Hamid, FPIK Universitas Halu Oleo, Indonesia. DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. Fauzi, A. RUANG LINGKUP SISTEM BUDIDAYA Ruang lingkup budidaya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. P. 000 per tahun atau Rp. 400. 1 Usaha Perikanan Tangkap Definisi perikanan menurut UU No. kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; b. Untuk mewujudkan dilakukan dengan 4 hal yaitu: (1). Sumber : Penjelasan. 4. ) dan Rajungan (Portunus spp. JAKARTA, (1/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap sebesar 1,26 triliun. perikanan laut sangat besar tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih rendah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Keywords SWOT ekspor keberlanjutan kebijakan kelautan dan perikanan kelembagaan kinerja mangrove minapolitan moratorium nelayan nelayan skala kecil pelabuhan perikanan pengelolaan perairan umum daratan perikanan perikanan tangkap persepsi pesisir strategi strategi pengembangan. go. Kartamihardja, E. Medan Merdeka Timur No. Engineering analysis 3. Authors : S Ismail, S Suhana,. Wijopriono (HidroAkustik Perikanan-Pusat Riset Perikanan). ), DAN. Kebijakan Perikanan termasuk Kebijakan yang bias jender sehingga perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut. Pada bidang infrastruktur, pemerintah dalam hal ini KKP berupaya untuk mampu memenuhi kebutuhan infrastruktrur maupun mengoptimalkanAwal 2022 sudah dijalani sektor kelautan dan perikanan. Ia menjadi bendahara tim pemenangan.